Home | Siaran Pers | PBNU Tanggapi soal Dana Rp1,5 Triliun dari Pemerintah

PBNU Tanggapi soal Dana Rp1,5 Triliun dari Pemerintah

Jakarta, NU Online
Belakangan ini berita tentang penyaluran dana Rp1,5 triliun dari pemerintah ke PBNU tersebar luas di media sosial. Sebagian warganet membagikan tautan berita dari media massa lalu mengimbuhinya dengan sejumlah tuduhan negatif.

Bila ditelusuri, berita tersebut berasal dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PBNU terkait penyaluran kredit ultra mikro pada 23 Februari 2017.

(Baca: Kerja Sama Ultra Mikro dengan NU, Pemerintah Sediakan Anggaran 1,5 Triliun di bawah ini)

“Framing untuk memojokkan NU. Berita lama (Februari lalu) kini diviral oleh kelompok tertentu dalam momentum terbitnya Perppu 2/2017,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas saat dikonfirmasi, Sabtu (15/7).

Ia menjelaskan, program kredit usaha ultra mikro tersebut bukan hanya diperuntukan bagi warga Nahdlatul Ulama namun untuk warga negara Republik Indonesia.

Menurutnya, ada pihak tertentu berusaha membangun kesan negatif seolah dukungan NU terhadap pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila adalah karena ada konsesi tertentu.

“Kami tegaskan bahwa PBNU tidak ada deal apa pun dengan Pemerintah. Tuntutan NU untuk membubarkan ormas anti-Pancasila adalah wujud komitmen nasionalisme terhadap kelangsungan bangsa dan NKRI sebagaimana ungkapan hubbul wathan minal iman,” paparnya.

Selain Kementerian Keuangan, penandatanganan nota kesepahaman Februari lalu juga dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Mahbib)

 

Sumber : NU Online

 

Kerja Sama Ultra Mikro dengan NU, Pemerintah Sediakan Anggaran 1,5 Triliun

Jakarta, NU Online

Tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani kerja sama pemberdayaan masyarakat dengan Nahdlatul Ulama (NU), Kamis (23/2) di Gedung PBNU Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kerja sama ini terutama dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi. Dalam rangka memperkuat aktivitas ekonomi di tengah masyarakat.

“Tahun 2017 ini, ada anggaran sebesar 1,5 T yang ada di dalam program investasi pemerintah yang diperuntukan bagi usaha-usaha ultra mikro. Memang nilainya dibawah kredit usaha rakyat (KUR) yang mencapai 100 Triliun,” ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menerangkan, tim dari Kemenerian Keuangan telah melakukan diskusi yang sangat panjang dengan tim Kemkominfo dan Menteri Koperasi dan UMKN. Karena uang ini bukan hadiah yang langsung hilang tetapi untuk modal.

“Bukan pula hanya untuk usaha tetapi juga sebagai salah satu program pembentukan karkater, bagaimana mencipatakan sebuah keteraturan di dalam aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat,” jelas Sri Mulyani.

Menurutnya tepat jika menggandeng Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kemkominfo karena masyarakat dan warga NU pada umumnya banyak menggeluti usaha menengah dan kecil. Kemkominfo juga ada program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan informasi.

“Kerja sama lintas institusi ini akan memunculkan dana lebih ditambah banyak program sehingga manfaatnya akan jauh lebih besar,” ucapnya. (Fathoni)

Sumber : NU Online