Home | Ekonomi dan Bisnis | PBNU: Ketimpangan Ekonomi Ancaman Nyata Persatuan Nasional

PBNU: Ketimpangan Ekonomi Ancaman Nyata Persatuan Nasional

Palangkaraya, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) melihat persoalan ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional. Kekayaan dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan hal itu terkait dengan latar belakang penyelenggaraan diskusi Kesenjangan Sosial dan Penguatan Ekonomi Warga yang digelar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ahad (8/10).

World Bank pada 2015, katanya, menyebut Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand, dengan gini rasio mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,46. 1 persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, 0,1 persen pemilik rekening menguasai 55,7 persen simpanan uang di bank. Sekitar 16 juta hektar tanah dikuasai 2000-an perusahaan perkebunan, 5,1 juta hektar di antaranya dikuasai 25 perusahaan sawit.

“Di sisi lain, 15,57 juta petani tidak punya lahan. Jumlah petani susut dari 31 juta keluarga tani menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan dan hancurnya infrastruktur pertanian,” ujarnya dalam jumpa pers.

Menurutnya, peningkatan ketimpangan akan mengancam sendi-sendi kebangsaan karena di luar faktor paham keagamaan, ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya ekstremisme dan radikalisme.

NU mendorong pemerintah berjihad mengatasi ketimpangan dengan menggalakkan pembangunan inklusif yang berorientasi memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran sebesar-besar rakyat Indonesia.

“Bukan hanya sekadar kesejahteraan segelintir orang atau kelompok saja,” kata Kiai Said.

Kegiatan Pra-Munas dan Konbes NU di Palangka Raya hari ini akan mempertajam tema Munas dan Konbes dalam dua sesi seminar yang digelar pagi hingga sore.

Hadir dalam kesempatan ini Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin, Wakil Rais ‘Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Said Ismail. (Mahbib/Alhafiz K)

Sumber : NU Online